Soft Skill Koperasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 212, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Perkoperasian. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Syarat jumlah orang pendiri untuk mendirikan Koperasi Primer sangat mudah yakni oleh minimal 20 orang. Disamping itu, juga harus dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar. AD Koperasi, minimal memuat 10 ketentuan.

Sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat pembentukan diatur dalam bab IV, Pasal 6, 7, 8.

Syarat Pembentukan: 

1. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh) orang. ( Pasal 6) .

Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan Koperasi. Orang-seorang pembentuk Koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

2. Sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 ( tiga) Koperasi ( Pasal 6) .

3. Pembentukan Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat AD ( Pasal 7) .

4. Alamat kantor Koperasi harus jelas ( Pasal 7) .

Isi Anggaran Dasar, dijelaskan dalam Pasal 8, setidaknya mengatur 10 ketentuan: 

a. daftar nama pendiri; 

b. nama dan tempat kedudukan; 

c. maksud dan tujuan serta bidang usaha; 

d. ketentuan mengenai keanggotaan; 

e. ketentuan mengenai Rapat Anggota; 

f. ketentuan mengenai pengelolaan; 

g. ketentuan mengenai permodalan; 

h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; 

i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; 

j. ketentuan mengenai sanksi.

Status Badan Hukum

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Pemerintah ( Pasal 9) 

a. Cara memperoleh status badan hukum, para pendiri harus mengajukan secara tertulis dengan disertai akta pendirian.

b. Pemerintah memiliki waktu paling lama 3 bulan sejak menerima permintaan tertulis tersebut untuk memutuskan menerima atau menolak permintaan pendirian.

Bila permintaan diterima maka pengesahan akta pendirian dimumkan dalam Berita Negara RI.

Bila permintaan ditolak maka pendiri akan menerima pemberitahuan tertulis yang disertai alas an penolakan.

Bila ingin mengajukan ulang setelah ditolak, pendiri dapat mengajukan kembali setelah satu bulan sejak menerima pemberitahuan penolakan.

Terhadap pengajuan ulang ini, Pemerintah memiliki waktu 1 ( satu) bulan sejak menerima pengajuan untuk memberi keputusan.